#mafia bbm

[riaunews]

Menurut Polda NTT Pemecatan Ipda Rudy Soik Bukan Karena Bongkar Mafia BBM

Polda NTT mengelar konferensi pers terkait pemecatan Ipda Rudy Soik, Ahad (13/10/2024). (Foto: detikBali) Kupang (Riaunews.com) – Polda NTT membantah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ipda Rudy Soik bukan karena pemasangan garis polisi di rumah Ahmad Ansar dan Algajali Munandar. Dia dipecat karena mekanisme prosedur penanganan penyelidikan penimbunan BBM yang tidak…

[bantennewscoid-blog]

Polda Banten Ungkap 11 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi, 15 Tersangka Ditangkap

SERANG – Polda Banten mengungkap 11 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan BBM penugasan pemerintah (Pertalite). Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 15 orang tersangka ditangkap. Wadirkrimsus Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Banten beserta Satreskrim Polres jajaran. “Dari 11 kasus tersebut, Ditreskrimsus Polda Banten…

[realitajayasaktigroup]

LAPAAN RI Angkat Bicara Terkait Mafia BBM di Sragen Sukoharjo dan Wonogiri

RELASIPUBLIK.OR.ID, SOLO || Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan serta melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM oleh SPBU kepada masyarakat seakan diam, tutup mata dan pembiaran adanya mafia penimbun BBM bersubsidi yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat dan sangat merugikan…

[cinews-id]

DPR Minta Penjelasan Polri Soal Ipda Rudy Soik yang Kena Demosi Usai Bongkar Mafia BBM di NTT

JAKARTA, cinews.id –  Seorang anggota Polisi yang bertugas di Polresta Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Ipda Rudy Soik, belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial (Medsos). Hal itu lantaran hukuman demosi ke Papua Rudy disebut-sebut berkaitan dengan terbongkarnya dugaan sindikat BBM ilegal di NTT. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, semua berawal saat Rudy memimpin…

[britam1totoooo]

Anggota DPR Dapil NTT akan kawal masalah Rudy Soik hingga tuntas

Anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) Stevano Rizki Adranacus mengaku bakal mengawal masalah polisi yang dipecat usai membongkar kasus mafia BBM, Ipda Rudy Soik, hingga tuntas.

Dia menegaskan bahwa warga NTT sangat membutuhkan penegakan hukum yang adil dan bermanfaat bagi rakyatnya. Menurut dia, sangat memprihatinkan jika tudingan terhadap Polda NTT yang bertindak secara sewenang-wenang terhadap Ipda Rudy Soik benar adanya.

"Jika benar Bapak Kapolda, maka kami back up secara penuh, tetapi jika tidak ada yang benar kami di Komisi III akan berada di garda terdepan untuk mengingatkan saudara-saudara sekalian," kata Stevano saat rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Silitonga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Meski demikian, dia masih meyakini bahwa jajaran Polda NTT merupakan polisi yang profesional. Untuk itu, ia berharap pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan Polda NTT dapat membongkar kasus tersebut secara terang benderang hingga tuntas.

"Semua perspektif bisa diutarakan secara terang benderang sehingga kami di Komisi III bisa mendudukkan permasalahan ini dengan seutuhnya, sehingga rakyat Indonesia khususnya masyarakat NTT bisa mendapatkan penjelasan yang seutuhnya," katanya.

Dia pun mengaku bakal mempercayai kinerja Propam Polri dengan mekanisme internal yang profesional untuk mengungkap kasus tersebut. Terlebih lagi, dia menilai Propam Polri di bawah kepemimpinan Irjen Abdul Karim sangat ditakuti.

“Jadi saya mengajak teman-teman Komisi III sekalian untuk mempercayakan kepada Propam agar kasus ini bisa terselesaikan dengan segera," ucapnya.

Pada Senin ini, Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Silitonga berserta jajarannya untuk membahas mengenai pemecatan terhadap Rudy Soik. Sejumlah Anggota DPR RI yang mengikuti rapat pun menyampaikan bahwa ada kejanggalan terhadap pemecatan Rudy.

Diketahui, Ipda Rudy Soik dipecat Polda NTT atas pelanggaran kode etik profesi dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM).

Namun, Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Silitonga mengatakan bahwa Rudy Soik masih memiliki waktu untuk mengajukan banding atas putusan pemecatannya tersebut

Adapun pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rudy Soik meliputi beberapa kasus lainnya, seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi.

[mandiriposriau]

Mafia BBM Solar Bersubsidi Merajalela di SPBU Kabupaten Mempawah, Namun Dibiarkan http://dlvr.it/T5N5vr

[devirefriyantiputri]

Janji Anies Bakal Atasi Kelangkaan BBM di Papua: Ada Praktik Mafia

http://dlvr.it/T1Ts66

[romijuniandra]

Janji Anies Bakal Atasi Kelangkaan BBM di Papua: Ada Praktik Mafia

http://dlvr.it/T1Ts62

[riaunews]

Diberhentikan Tak Hormat oelh Polda NTT Usai Bongkar mafia BBM yang Diduga Libatkan Oknum Polisi, Ipda Rudy Soik: Menjijikkan!

Ipda Rudy Soik diberhentikan dengan tidak hormat oleh Polda NTT ketika berupaya membongkar mafia BBM yang diduga melibatkan oknum kepolisian. (Foto: Kompas) Kupang (Riaunews.com) – Ipda Rudy Soik tak menyangka dirinya akan diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait penyelidikan kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di Kupang. Rudy dituding melanggar…

[sumutberitaaja]

Pertamina Akan Tindak Tegas SPBU 13.214.104 Labura Jika Terbukti Terlibat Mafia BBM

AEK KANOPAN, Waspada.co.id – Pihak PT Pertamina (Persero) menyebut akan menindak tegas SPBU 13.214.104 Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labura, jika terbukti terlibat kasus sindikat mafia BBM Solar Subsidi. Diketahui, Polres Labuhanbatu, Polda Sumut masih mendalami kasus sindikat mafia BBM Solar Subsidi di SPBU 13.214.104 Kabupaten Labura yang ditangkap pada Sabtu (16/9) dua […] The post Pertamina Akan Tindak Tegas SPBU 13.214.104 Labura Jika Terbukti Terlibat Mafia BBM first appeared on Waspada Online | Pusat Berita dan Informasi Medan Sumut Aceh. http://dlvr.it/SwZjy8

[realitajayasaktigroup]

Maraknya Mafia BBM di Sragen Sukoharjo dan Wonogiri Ketua Umum LAPAAN RI Jateng Ajak Media dan Lembaga Turut Mengawasi

REALITANEWS.OR.ID, SOLO || Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan serta melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM oleh SPBU kepada masyarakat seakan diam, tutup mata dan pembiaran adanya mafia penimbun BBM bersubsidi yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat dan sangat merugikan…

[cinews-id]

Pansel Kompolnas Sebut Langkah Polda NTT Pecat Ipda Rudy Soik Sudah Tepat

JAKARTA, Cinews.id – Panitia Seleksi Kompolnas menyatakan, langkah Polda NTT sudah tepat untuk memecat anggota yang bermasalah. Hal itu dikatakannya menanggapi perihal anggota polisi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ipda Rudy Soik yang dipecat setelah banyak melakukan pelanggaran etik. Namun, Ipda Rudy mengklaim dirinya dipecat karena membongkar mafia BBM. Ketua Panitia Seleksi Anggota Kompolnas 2024,…

[realita-lampung]

Respon Cepat, Polres Lampura Dalami Video Pengecoran BBM

Polres Lampung Utara bergerak cepat dengan terus mendalami video viral pengecoran yang dilakukan di SPBU Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara kabupaten setempat. Setelah sebelumnya sempat menjadi buah bibir masyarakat, karena menyebutkan para petinggi. Termasuk diantaranya kepolisian dan kejaksaan negeri (kejari), sehingga menjadi atensi karena viral dalam daring beberapa pekan terkahir. Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna, S.H., S.I.K., M.Si mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap pihak - pihak terkait dengan kasus video viral (daring) di SPBU Negara Ratu. Setidaknya ada 5 orang yang dilakukan pemanggilan, yaitu pihak pelapor, pengelola SPBU dan pelaku pengecor penimbun maupun pengangkut. "Terhadap pihak - pihak terkait, kita telah melakukan pemanggilan. Untuk saat ini tengah dilakukan pengelidikan, seperti motif, jenis bbm digelapkan apakah subsidi atau bukan sampai ke pidananya," ujarnya Kapolres, AKBP Teddy Rachesna, Senin (25/9/23). Selain itu, sepanjang 2022 - 2023 pihaknya juga telah melakukan langkah - langkah penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi) disana. "Terkait dengan mafia minyak sampai dengan saat ini kami masih terus melakukan upaya-upaya penyidikan ada beberapa laporan yang sudah kami tindak lanjuti jadi setahun terakhir sudah ada 4 kasus yang sudah kami laksanakan penegakam hukum yaitu terkait dengan bbm yang sudah kami tindak lanjuti sampai ke kejaksaan sampai tahap P21", kata AKBP Teddy. Dari catatan kepolisian, sepanjang 2022 -2023 ada 4 kasus angkutan dan dugaan penimbunan BBM bersubsidi itu. Yakni di TKP SPBU 245101, Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara. Dengan tersangka I (44), asal Desa Talang Jali kecamatan setempat pada tanggal 13 April 2023. Lalu, di Tanjung Sari, Desa Sawojajar, kecamatan sama, dengan tersangka J (60) dengan perkaranya saat ini telah dilimpahkan di kejaksaan (P21). "Barang bukti diamankan berupa kendaraan minibus dengan tangki dimodifikasi, yang mampu menampung sampai 200 liter minyak. Lalu, 6 derigent kosong dan uang tunai sebesar Rp6 juta dan Rp3,5 juta," terangnya. Lantas, di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning dengan tersangka A (26) dengan barang bukti disita. Yakni satu unit mobil pick-up, merk Daihatsu, 30 jerigent isi BBM solar dan 10 jerigent pertalite pada tanggal 27 Juli 2022. Kemudian di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan dengan pelaku, J (56). Barang buktinya 1 unit kendaran roda empat (R-4) jenis pick-up, merk Daihatsu dengan tangki dimodifikasi; 52 jerigen isi solar (subsidi), 15 jerigent pertalite; uang tunai Rp11 juta dan Rp5 juta. "Ini juga telah kita limpahkan kepada kejari, pada bukan November 2022. Mereka kita kenakan pasal 55 UU No.22/2021 tentang minyak dan gas (migas). Lalu, UU Cipta Kerja dan Omnibuslaw, No.11/ 2022. Dengan ancaman 2 - 5 tahun, sesuai dengan kerugian masyarakat," tambahnya. Dijelaskannya dikasus pertama itu bukan hanya pembeli (pelaku), tapi juga pemilik SPBU menjadi tersangka. Sebab, telah jelas bahwasanya itu adalah barang yang disubsidi untuk masyarakat. "Peruntukkannya jelas kalau mereka mau membeli dengan jumlah partai, yakni pekebun atau mereka yang berasal dari luar jangkauan SPBU. Itupun harus disertai surat izin dari kemetrian, gubernur dan desa. Jadi tidak sembarangan membeli," tegasnya. Sampi saat ini ada setiap ada permasalahan ataupun laporan kami tindak lanjuti. bagaimana kedepannya kejadian-kejadian penimbunan pengoplosan BBM di Kabupaten Lampung Utara tidak ada lagi.(*) Read the full article

[kilatnusantara]

Mabes Polri dan Polda Jatim Tebang Pilih Terkait Pemberantasan BBM Subsidi Solar di Jawa Timur, Masih Marak

Surabaya || kilatnusantara.com Masih ada mafia migas di Jawa Timur belum tersentuh aparat hukum. Dari Tim media xposenews melihat diduga gudang Abah Wahid terletak di Pasuruan di segel oleh pihak aparat hukum dari mabes Polri dan Polda Jatim. Sangat di sayangkan dari pihak aparat kepolisian dari mabes Polri dan Polda Jatim. Masih belum menangkap pelaku mafia Solar lain nya. Mafia Solar masih…

[gosulsel]

Belum Ungkap Dugaan Mafia BBM, Aktivis Tantang Polres Maros Cek CCTV - Gosulsel

MAROS, GOSULSEL.COM - Aktivis Mahasiswa asal Kabupaten Maros meminta pihak Polres Maros untuk memeriksa CCTV SPBU yang diduga telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar ke mobil yang tangki penampung modifikasi. Hal ini disampaikan oleh aktivis mahasiswa Maros,...

http://gosulsel.com/2022/11/07/belum-ungkap-dugaan-mafia-bbm-aktivis-tantang-polres-maros-cek-cctv-2/

#MafiaBBM #SPBUKasuarrang